BY : KEMPES (Kelompok MPA Sukses)
Selasa, 18 Agustus 2015
Minggu, 16 Agustus 2015
TUGAS MPA FE 2015
Nama : Maisya Zahrafaya
Jurusan : Akuntansi
No.
Reg : 8335150560
Pemerataan
Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur
Bukan
Angan Belaka
Di Tahun 2015 ini, permasalahan
pembangunan ekonomi di Indonesia tampaknya belum juga berakhir. Berbagai
macam masalah Ekonomi yang terjadi
seperti Kemiskinan, Rendahnya pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Inflasi,
Defisit Anggaran, Korupsi, dan yang paling ingin saya bahas adalah mengenai pembangunan yang cenderung tidak
merata atau dapat dikatakan Tersentralisasi. Sangat terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara
desa kota, pembangunan terpusat, dan kesenjangan wilayah barat dan timur, dan
hal ini tampaknya masih akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan
keadaan yang sedemekian rupa berarti kita dapat menilai bahwa program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah
belum bisa memberikan indikasi bagi
pemerataan pembangunan ekonomi.
Data MP3EI menyebutkan bahwa nilai
investasi infrastruktur hingga 2014 sebesar Rp.1812 triliun untuk semua koridor
ekonomi. Dari nilai tersebut, wilayah timur Indonesia (Bali-NT, Sulawesi, dan
Papua dan Kep. Maluku) hanya mendapat porsi sebesar Rp.349 triliun (19,26%).
Sedangkan, wilayah barat Indonesia (Sumatera, Jawa,dan Kalimantan) memiliki
porsi yang jauh lebih besar dengan nilai investasi Rp.1463 Trilliun (80,73%). Pemerintah
perlu kembali memahami esensi dari dasar pembangunan. Sebab jika tidak upaya
percepatan dan perluasan hanya akan menimbulkan kesenjangan pembangunan ekonomi
semakin lebar.
Pembangunan ekonomi yang selama ini telah
menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat
bahwa hingga kuartal III 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,5
persen. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum
sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah ketimpangan ekonomi antar kawasan menjadi
salah satu penyebabnya. Ketimpangan
pembangunan terutama terjadi antara Jawa–luar Jawa, antara kawasan barat
Indonesia –kawasan timur Indonesia, serta antar kota-kota dan antara kota–desa
di Indonesia ada daerah administratif yang kemudian dikenal sebagai propinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Daerah yang paling tepat untuk keperluan
pembangunan daerah, tetapi justru kurang dikembangkan di berbagai negara .
Jika kita ketahui lebih jauh wilayah
perbatasan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta
merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa
wilayah perbatasan perlu kita sadari
masih kurang mencukupi keberpihakan kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana
dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.
Lihat saja perbatasan Malaysia-Indonesia seperti Entikong, pembangunan sarana
dan prasarana untuk mensejahterakan penduduk di wilayah itu seakan berjalan
sendiri-sendiri. Efeknya kondisi penduduknya sangat memprihatinkan. Bahkan
entikong lebih bergantung pada Malaysia. Seakan-akan pemerintah kita tidak
berbuat apa-apa. Seharusnya pemerintah perlu melakukan proses pengembangan
wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor
unggulan daerah (misalnya potensi pariwisata).
Masyarakat di perbatasan sering
berada dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Mulai dari keterbatasan
perhubungan, perekonomian, kesehatan dan akses informasi. Dalam persaingan
global yang semakin ketat ini, informasi mempunyai suatu nilai penting untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa .
Beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain: masih terbatasnya
ketersediaan infrastruktur penyedia sarana informasi yang sampai saat ini
penyediaannya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di daerah
terpencil; tidak meratanya penyebaran infrastruktur penyedia sarana informasi
dengan konsentrasi yang lebih besar di wilayah barat Indonesia, yaitu sekitar
86 persen di Pulau Jawa dan Sumatera, dan daerah perkotaan; masih rendahnya
kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi pada akhirnya
menimbulkan kesenjangan teknologi dengan negara lain.
Tidak dapat dipungkiri adanya sumber
daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan.
Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan
mobilitas penduduk. Kualitas SDM Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan
Manuasia (IPM), masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga
ASEAN. Rendahnya kualitas SDM Indonesia menyebabkan rendahnya produktivitas dan
daya saing dalam berkompetisi dan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi
untuk kedepannya. Kriteria SDM yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya
kesehatan serta pendidikan setiap individu.
Dari hal-hal yang telah dipaparkan
tersebut ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam
pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia terutama di
bagian Timur ini. Pertama, pembagian investasi untuk infrastruktur menurut data
MP3EI lebih mengedepankan pembangunan di
wilayah barat, terutama di Jawa. Nilai investasi sektor infrastruktur sebesar
Rp.1812 Triliun. Seharusnya mengedepankan
pembangunan wilayah timur. Artinya, pembangunan jfayaalan, jembatan, bandara,
dan pelabuhan seharusnya diutamakan di Sulawesi, Bali-NT, dan Papua. Selain
itu, pemerintah dapat terus melakukan pembangunan tol laut di daerah Sorong,
Papua. Karena akan meningkatkan perekonomian di Kawasan Indonesia Timur. Dengan tol laut, biaya transportasi ke
pulau-pulau di Intim akan semakin kecil sehingga mampu mensejahterakan rakyat
dan meningkatkan ekonomi. Pemerintah juga harus
membangun sistem logistik nasional berbasis maritim lewat program tol
laut. Jika sistem logistik nasional kuat
maka harga kebutuhan pokok menurun dan industri di daerah meningkat karena
biaya transportasi menurun, sehingga rakyat dapat sejahtera dan ekonomi di
kawasan Timur Indonesia maju. Namun masalahnya ada pada pembiayaan yang sangat
besar untuk bangun infrastruktur tol laut ini.
Kemudian, pembangunan di bidang
komunikasi dan informatika (kominfo) harus dilaksanakan secara terintegrasi dan
merata di seluruh wilayah tanah air, selain itu juga perlu dievaluasi dan
disempurnakan terus-menerus agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai
hasil optimal, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan masyarakat di
daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kominfo sangat diperlukan.
Sinergi diperlukan untuk menyatu-padukan sumberdaya dan potensi yang ada agar
berimbas positif terhadap kemajuan masyarakat.
Segala sesuatunya dapat kita mulai
dari diri sendiri, kita yang sebentar lagi akan berperan sebagai mahasiswa
hanya bisa melakukan kewajiban sekaligus hak kita untuk belajar. Dan alangkah
baiknya apabila kita bisa belajar di negeri dan menerapkan ilmunya di Indonesia.
Dengan cara itu, kita bisa meningkatkan taraf SDM bangsa indonesia didalam
kompetisi tenaga kerja di era globalisasi ini. Dan dengan SDM yang berkualitas kita
bukan hanya dapat membangun perekonomian di Indoneisa Timur tetapi dapat
membangun semua wilayah di Indonesia ini.
Langganan:
Komentar (Atom)
VIDEO PROMOSI PRODI S1 AKUNTANSI
Konten Video: - Kaprodi S1 Akuntansi: Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, AK, CA - Dosen S1 Akuntansi - Ruang & Fasilitas - Ma...
-
Pada hari Minggu, 4 Juni 2017, agenda PKMUNJ 1 jilid 1 dilaksanakan. Meskipun hari minggu, kami sebagai peserta tetap ...
-
Resume materi PAM 1 Hari/tgl : Kamis, 5 Mei 2016 Pembicara 1: Nasrulloh Nasution Moderator 1 : Al Fajri Pembicara 2 : Hari Kurniawan Mo...
-
Senin, 14/3/2016 lalu kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika diserbu r...