Selasa, 18 Agustus 2015

Minggu, 16 Agustus 2015

TUGAS MPA FE 2015

Nama               : Maisya Zahrafaya
Jurusan            : Akuntansi
No. Reg           : 8335150560
Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur
Bukan Angan Belaka
            Di Tahun 2015 ini, permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia tampaknya belum juga berakhir. Berbagai macam  masalah Ekonomi yang terjadi seperti Kemiskinan, Rendahnya pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Inflasi, Defisit Anggaran, Korupsi, dan yang paling ingin saya bahas adalah  mengenai pembangunan yang cenderung tidak merata atau dapat dikatakan Tersentralisasi. Sangat  terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara desa kota, pembangunan terpusat, dan kesenjangan wilayah barat dan timur, dan hal ini tampaknya masih akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan keadaan yang sedemekian rupa berarti kita dapat menilai bahwa program  pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah belum  bisa memberikan indikasi bagi pemerataan pembangunan ekonomi.
            Data MP3EI menyebutkan bahwa nilai investasi infrastruktur hingga 2014 sebesar Rp.1812 triliun untuk semua koridor ekonomi. Dari nilai tersebut, wilayah timur Indonesia (Bali-NT, Sulawesi, dan Papua dan Kep. Maluku) hanya mendapat porsi sebesar Rp.349 triliun (19,26%). Sedangkan, wilayah barat Indonesia (Sumatera, Jawa,dan Kalimantan) memiliki porsi yang jauh lebih besar dengan nilai investasi Rp.1463 Trilliun (80,73%). Pemerintah perlu kembali memahami esensi dari dasar pembangunan. Sebab jika tidak upaya percepatan dan perluasan hanya akan menimbulkan kesenjangan pembangunan ekonomi semakin lebar.
             Pembangunan ekonomi yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hingga kuartal III 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,5 persen. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah  ketimpangan ekonomi antar kawasan menjadi salah satu penyebabnya.  Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa–luar Jawa, antara kawasan barat Indonesia –kawasan timur Indonesia, serta antar kota-kota dan antara kota–desa di Indonesia ada daerah administratif yang kemudian dikenal sebagai propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Daerah yang paling tepat untuk keperluan pembangunan daerah, tetapi justru kurang dikembangkan di berbagai negara .

            Jika kita ketahui lebih jauh wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan  negara. Namun, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan  perlu kita sadari masih kurang mencukupi keberpihakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam pembiayaan  pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil. Lihat saja perbatasan Malaysia-Indonesia seperti Entikong, pembangunan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan penduduk di wilayah itu seakan berjalan sendiri-sendiri. Efeknya kondisi penduduknya sangat memprihatinkan. Bahkan entikong lebih bergantung pada Malaysia. Seakan-akan pemerintah kita tidak berbuat apa-apa. Seharusnya pemerintah perlu melakukan proses pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan daerah (misalnya potensi pariwisata).
            Masyarakat di perbatasan sering berada dalam  keadaan yang penuh dengan  keterbatasan. Mulai dari keterbatasan perhubungan, perekonomian, kesehatan dan akses informasi. Dalam persaingan global yang semakin ketat ini, informasi mempunyai suatu nilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa . Beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain: masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penyedia sarana informasi yang sampai saat ini penyediaannya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di daerah terpencil; tidak meratanya penyebaran infrastruktur penyedia sarana informasi dengan konsentrasi yang lebih besar di wilayah barat Indonesia, yaitu sekitar 86 persen di Pulau Jawa dan Sumatera, dan daerah perkotaan; masih rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan teknologi dengan negara lain.
            Tidak dapat dipungkiri adanya sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas SDM Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan Manuasia (IPM), masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN. Rendahnya kualitas SDM Indonesia menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi dan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi untuk kedepannya. Kriteria SDM yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya kesehatan serta pendidikan setiap individu.
            Dari hal-hal yang telah dipaparkan tersebut ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia terutama di bagian Timur ini. Pertama, pembagian investasi untuk infrastruktur menurut data MP3EI  lebih mengedepankan pembangunan di wilayah barat, terutama di Jawa. Nilai investasi sektor infrastruktur sebesar Rp.1812 Triliun. Seharusnya mengedepankan pembangunan wilayah timur. Artinya, pembangunan jfayaalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan seharusnya diutamakan di Sulawesi, Bali-NT, dan Papua. Selain itu, pemerintah dapat terus melakukan pembangunan tol laut di daerah Sorong, Papua. Karena akan meningkatkan perekonomian di Kawasan Indonesia Timur.  Dengan tol laut, biaya transportasi ke pulau-pulau di Intim akan semakin kecil sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan meningkatkan ekonomi. Pemerintah juga harus  membangun sistem logistik nasional berbasis maritim lewat program tol laut.  Jika sistem logistik nasional kuat maka harga kebutuhan pokok menurun dan industri di daerah meningkat karena biaya transportasi menurun, sehingga rakyat dapat sejahtera dan ekonomi di kawasan Timur Indonesia maju. Namun masalahnya ada pada pembiayaan yang sangat besar untuk bangun infrastruktur tol laut ini.
            Kemudian, pembangunan di bidang komunikasi dan informatika (kominfo) harus dilaksanakan secara terintegrasi dan merata di seluruh wilayah tanah air, selain itu juga perlu dievaluasi dan disempurnakan terus-menerus agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hasil optimal, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan masyarakat di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kominfo sangat diperlukan. Sinergi diperlukan untuk menyatu-padukan sumberdaya dan potensi yang ada agar berimbas positif terhadap kemajuan masyarakat.

            Segala sesuatunya dapat kita mulai dari diri sendiri, kita yang sebentar lagi akan berperan sebagai mahasiswa hanya bisa melakukan kewajiban sekaligus hak kita untuk belajar. Dan alangkah baiknya apabila kita bisa belajar di negeri dan menerapkan ilmunya di Indonesia. Dengan cara itu, kita bisa meningkatkan taraf SDM bangsa indonesia didalam kompetisi tenaga kerja di era globalisasi  ini. Dan dengan SDM yang berkualitas kita bukan hanya dapat membangun perekonomian di Indoneisa Timur tetapi dapat membangun semua wilayah di Indonesia ini.

VIDEO PROMOSI PRODI S1 AKUNTANSI

Konten Video: - Kaprodi S1 Akuntansi: Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, AK, CA - Dosen S1 Akuntansi - Ruang & Fasilitas - Ma...